tembakau
-
Nasional
Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 lalu RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik
JAKARTA – Rencana Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan hasil tembakau kemudian rokok elektronik berada dalam dibahas Kementerian Aspek…
Read More » -
Nasional
pemerintahan Terbitkan PP 28/2024 Direspons Asosiasi Petani Tembakau
JAKARTA – otoritas menerbitkan Peraturan eksekutif (PP) 28/2024 serta adanya Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) sebagai aturan turunan. Hal ini…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Barang Tembakau
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mencela wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi…
Read More » -
Bisnis
Legislator Soroti PP 28/2024 Soal Layanan Tembakau Minim Keterlibatan Publik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka itu terkait proses penyusunan Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28…
Read More » -
Bisnis
Kewajiban Kemasan Rokok Polos kemudian Pakai Warna Terjelek di tempat Global Diprotes Pengusaha
JAKARTA – Sejumlah pemangku kepentingan sektor tembakau memprotes isi Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau lalu Rokok…
Read More » -
Bisnis
Petani Tembakau Soroti Efek dari PP Bidang Kesehatan yang mana Minim Partisipasi Publik
JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan JawaTimur menilai bahwa Peraturan eksekutif (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat…
Read More »
