JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, lalu DPRD (MD3) kembali muncul menjauhi pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang mana menjadi sorotan terkait pembaharuan yang mana mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah lama mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan untuk partai kebijakan pemerintah pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang digunakan kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memverifikasi tidak ada ada rencana pembaharuan UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah mempunyai niat yang tersebut baik. Salah satunya bersepakat apabila UU MD3 masih digunakan tanpa adanya inovasi apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tiada ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk persoalan MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan masih sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
