JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di tempat Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara ini bertujuan menggali lebih banyak pada format ideal hubungan bidang yang digunakan berkeadilan dalam Indonesia, teristimewa pada konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang dimaksud Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan kemudian Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS miliki komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang tersebut dianggap tidaklah adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada dalam garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan otoritas yang digunakan mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra di keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang digunakan berkeadilan di dalam Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang mana adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang mana terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, oleh sebab itu negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan juga mencari solusi sama-sama terkait hambatan hubungan industrial dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif di upaya mewujudkan hubungan bidang yang tersebut lebih banyak adil dan juga seimbang di area masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan bidang yang tersebut dirasakan oleh sejumlah pekerja di area Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang tersebut mampu menegaskan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menjamin bahwa pendapat pekerja didengar dan juga hak-hak mereka dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di dalam mana pekerja tidaklah belaka menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, kegiatan ekonomi yang kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang mana sehat, dalam mana bukan ada pihak yang tersebut merasa dirugikan.
