Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang digunakan Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

Jakarta – Presiden Jokowi melantik  Thomas M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, dengan pengangkatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta Wakil Menteri Penanaman Modal Yuliot Tanjung, Kamis, 18 Juli 2024.

Thomas atau biasa disapa Tommy adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang digunakan ditunjuk sebagai anggota Tim Gugus Pekerjaan Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang bertugas menjembatani pemerintahan baru dengan pemerintahan Jokowi.

Penunjukan anak sulung mantan Pemuka Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono, ini mendapat sorotan dari beberapa pihak. Analis Senior Indonesi Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Tommy berubah jadi wamenkeu adalah persiapan sebagai kandidat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. 

“Pertama, tentu untuk mempermudah serangkaian transisi anggaran, dari sistem Jokowi-Sri Mulyani ke platform digital baru yang digunakan nanti akan digunakan pemerintahan baru,” katanya untuk Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, beliau menambahkan, pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai duta menteri itu juga sebagai kompetisi magang beliau sebelum berubah menjadi menteri keuangan. “Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang tersebut akan menduduki bangku menteri keuangan nanti pada pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani.”

Bagaimana pun, kata dia, Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang tersebut memang sebenarnya diperlukan dikuasai oleh presiden. Opsinya, Prabowo dapat mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI, tapi kekal mampu dikendalikan serta terus mampu mengupayakan kebijakannya, atau sanggup pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

“Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang tersebut memiliki latar sekolah kategori master dunia usaha internasional,” tuturnya. 

Oleh dikarenakan itu, menurut Ronny kesempatan Thomas sangat besar untuk duduk ke kursi Menkeu setelahnya Prabowo-Gibran dilantik. “Sehingga, selain mampu memperlancar transisi anggaran, juga Thomas sanggup beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki kedudukan tertinggi di Kemenkeu nantinya.”

Jika demikian, kata beliau maka dapat jadi kebijakan mendudukkan Thomas Djiwandono ke bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pangsa tentang ilustrasi sosok perwakilan Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukanlah tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidak ada terlalu membutuhkan penambahan posisi.

“Toh, tidaklah pernah juga muncul sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi terus berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, sekalipun wadah kegiatan ekonomi keduanya cukup berbeda.” Sementara itu, visi Jokowi dan juga Prabowo tak terlalu berbeda, sebab Prabowo banyak mengklaim pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi. 

Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Pekerjaan Sinkronisasi telah tambahan dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi masih punya kuasa melawan Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai ke APBN-Perubahan 2025.

“Sesederhana itu cuma sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang oleh sebab itu presiden terpilih ingin programnya lebih besar cepat diakomodasi dalam APBN yang mana notabene masih di bawah otoritas pemerintahan Jokowi,” ujarnya. 

Mitigasi Risiko Fiskal

Analis Kebijakan Sektor Bisnis asosiasi pengusaha perusahaan Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menafsirkan pemilihan Wamen dari tim sinkronisasi telah dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan yang mana diisi oleh orang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini,” kata beliau lewat pernyataan resmi dikutipkan Jumat, 19 Juli 2024.

Tommy sebagai bendahara umum Partai Gerindra adalah kedudukan yang tersebut menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan dana juga keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang tersebut berbeda, tetapi keahlian serta pengalamannya dianggap akan bermanfaat pada manajemen yang dimaksud akuntabel.

Kementerian Keuangan berubah jadi sikap sangat disorot lantaran kebijakan fiskal yang sedang menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, terjadi realokasi kemudian refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan kementerian tidaklah seideal seperti di dalam awal pemerintahan. “Scaring effect ini masih terus berlanjut,” kata dia.

Bahkan tahun 2025 ada utang jatuh tempo sebesar Rupiah 800 triliun yang digunakan harus ditanggung negara. Ini adalah menurut Ajib memproduksi ruang fiskal semakin sempit. Ditambah lagi dengan inisiatif populis Prabowo berbentuk makan bergizi gratis yang tersebut memerlukan alokasi yang mana cukup signifikan menguras fiskal, Mata Uang Rupiah 71 triliun per tahun. 

Berikutnya: Pernyataan Sri Mulyani