JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi energi kemudian kompensasi melonjak menjadi Rp394,3 triliun di Rancangan Anggaran juga Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kemudian subsisi non energi sebesar Rp131,3 triliun.
Jika ditotal, alokasi subsidi lalu kompensasi di RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi lalu non energi.
“Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu khususnya untuk ketahanan pangan lantaran kita mengalokasikan hingga 9 jt ton pupuk subsidi. Ini adalah kenaikan dari 6 sampai 7 jt ton. Ini adalah tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran,” terang Sri Mulyani pada konferensi pers Nota Keuangan 2025 di dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah dan juga subsidi listrik khususnya untuk rumah tangga miskin lalu rentan dan juga transisi energi akan diadakan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.
“Kita juga memberikan subsidi non energi untuk Warga Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 jt rumah untuk MBR lalu tahun depan mungkin saja akan ada target baru yang tersebut akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih,” terang Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. “Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang mana ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih mampu menetapkan sektor mana yang dimaksud menjadi perhatian,” tukasnya.
