JAKARTA – Ekonom Indef Faisal Basri mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana menunjuk Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif menjadi Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia pun menduga bahwa penunjukan Bahlil ini membuka kesempatan Mantan Menteri Penanaman Modal itu untuk bagi-bagi izin tambang.
“Saya tidaklah tahu apa yang tersebut terjadi pada Pak Arifin, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi oleh sebab itu ormas kan tak terbatas pada Muhammadiyah lalu Nahdlatul Ulama (NU) sekadar kan yang tersebut lain juga antri,” terangnya di diskusi iskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan juga Moral Politik Pemimpin Bangsa, Selasa (20/8/2024).
Faisal juga menilai bahwa kedepan pengelolaan tambang tidak ada lagi melalui jalur lelang, namun melalui penunjukan-penunjukan seperti itu.
“Jadi ya bagian rusaknya dari tatanan ini, tatanannya dirusak kemudian diperlukan sosok-sosok yang tersebut pokrol bambu gitu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru masalah pemberian izin tambang bagi organisasi publik (ormas) keagamaan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU telah selesai kalau tidak ada salah 3 sampai 4 hari lalu,” jelasnya pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digunakan diselenggarakan di dalam Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Hari Senin (19/8/2024).
Bahlil bilang, PBNU nantinya tinggal menyetorkan Kompensasi Fakta Data (KDI) yang ditransfer terhadap negara. “Kalau telah selesai ya selesai. Kemudian muhammadiyah sekarang di proses yang digunakan juga sudah ada hampir selesai tentang lokasi,” lanjutnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa meskipun dirinya mempunyai latar belakang sebagai pengusaha perusahaan tambang, namun dirinya berjanji, tidaklah akan mempunyai konflik kepentingan dengan jabatan barunya tersebut.
