Jakarta – Wakil Wali Perkotaan Depok, Imam Budi Hartono menganggap skandal katrol nilai rapor dalam SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan mencoba merancang SMP maupun SMA Negeri ke Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang sekolah SMA atau SMK bukanlah kewenangan pemerintah Perkotaan Depok, namun jikalau memang benar dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami sanggup carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah lama mendirikan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri kemudian dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan direalisasikan sejenis bagi SMA atau SMK Negeri apabila otoritas Provinsi Jawa Barat tak mampu merancang gedung sekolah jenjang lembaga pendidikan tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti bisa saja siapkan lahannya, kami sanggup siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam menyimpulkan skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa dengan syarat SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi sebab ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang benar kesulitan zonasi yang digunakan menimbulkan ini dapat terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa jadi lebih tinggi baik lagi, di mempunyai sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam melakukan konfirmasi pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai di dalam SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil merekan untuk bisa jadi dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian di mana Wali Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pengurus Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang digunakan dianulir, Imam memaparkan jikalau untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merek layak mampu mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tiada akan membiarkan warga Depok tak sekolah, kami akan menyekolahkan pada manapun, baik ke negeri maupun di swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
