JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan pada acara penyediaan makan siang gratis yang mana diusung Calon Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan item pengembangan anak bangsa yang digunakan pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan lalu Perikanan dengan Kementerian Koperasi kemudian UKM. Lantas, benarkah susu ikan dapat menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan lalu ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tiada dapat disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki komposisi juga bahkan gizi yang digunakan berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang benar bisa saja dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak mampu digantikan ya. Karena keduanya dari unsur yang digunakan berbeda. Kandungan gizi yang tersebut berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara lapangan usaha itu ia dapat dibikin menyerupai susu sapi. Tentu belaka bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang dimaksud seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jikalau tujuan pemerintah untuk mencanangkan kegiatan makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang dimaksud mempunyai gizi seimbang yang digunakan didapatkan dari ragam makanan, bukanlah semata-mata dari susu.
“Tapi kan harusnya tiada perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena pada makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang dimaksud bagus itu adalah gizi seimbang, serta kalau untuk anak-anak tidaklah boleh kurang protein lalu kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein juga kalsium itu kan sanggup didapatkan dari ragam makanan. Tidak belaka dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang mana bersifat ‘real food’ alias bukan melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu kegiatan yang digunakan mengharuskan pemberian susu, lalu susu tidak ada tercukupi misalnya, harusnya programnya mampu diselaraskan dengan pangan lokal yang digunakan ada. Dengan pangan-pangan yang tersebut real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi bukan mesti harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang dimaksud menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh ia salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
