Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
EKONOMI konstruksi area tak dapat dipisahkan dari peran Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD). Hal yang disebutkan lantaran APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah area pada merancang dan juga mengimplementasikan program-program penyelenggaraan yang mana berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar alokasi APBD pada waktu ini masih lebih tinggi berbagai digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk kegiatan Pembangunan yang diinginkan masyarakat. Ketergantungan pada belanja rutin – seperti upah serta tunjangan pegawai – menghasilkan ruang fiskal yang digunakan tersedia untuk perkembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, juga pengembangan perekonomian area menjadi sangat terbatas. Tatkala sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja pegawai, maka inisiatif-inisiatif strategis untuk pengembangan wilayah menjadi terhambat.
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar dana transaksi dari pemerintah pusat – seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), juga Dana Desa (DD) – sebagian besar sudah pernah ditentukan penggunaannya (earmarked). Sehingga, keberadaan earmarking mutlak memangkas fleksibilitas pemerintah wilayah di mengalokasikan dana sesuai dengan keperluan lalu prioritas lokal. Akibatnya, keluhan terhadap kekurangan anggaran untuk program-program yang digunakan dianggap penting oleh pemerintah area pun kerap tak terhindarkan.
Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah ialah dengan menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguasaan PAD bukanlah hanya saja sekadar pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perkuatan PAD menjadi penting oleh sebab itu sumber pendapatan yang dimaksud tambahan fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan dana pemindahan dari pemerintah pusat.
Pemerintah tempat mutlak akan mempunyai lebih banyak sejumlah keleluasaan pada merancang serta melaksanakan inisiatif perkembangan yang dimaksud sesuai dengan permintaan dan juga peluang daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Pendapatan dari sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan juga hasil pengelolaan kekayaan tempat yang digunakan dipisahkan, dapat digunakan lebih banyak leluasa sesuai permintaan kemudian prioritas pengerjaan daerah. Dengan demikian, Pemda lebih besar leluasa menggunakan PADnya untuk mendanai berbagai inisiatif pengerjaan yang dimaksud bersifat strategis lalu berdampak segera pada kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, meningkatkan PAD bukanlah tugas yang tersebut mudah kemudian sampai ketika ini, masih banyak wilayah yang dimaksud belum mampu juga miliki prospek sumber daya sektor ekonomi yang mana memadai untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
Tantangan juga Kesempatan Pajak Daerah pada Kerangka UU HKPD
Salah satu pilar utama di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara eksekutif Pusat serta otoritas Daerah (UU HKPD) adalah peningkatan kemampuan pajak wilayah atau local taxing power. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kemandirian fiskal pemerintah tempat di rangka menggalang perkembangan yang tersebut berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang diatur di UU yang disebutkan adalah inovasi proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sebelumnya 70:30 (70% untuk provinsi juga 30% untuk kabupaten/kota) menjadi 30% untuk provinsi serta 70% untuk kabupaten/kota.
Kebijakan ini juga mencakup Pajak Barang juga Jasa Tertentu (PBJT), pada mana kewenangan pengelolaannya lebih besar banyak diserahkan terhadap daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan tempat juga memberikan insentif bagi pemerintah wilayah untuk tambahan proaktif pada menggali prospek pajak lokal.
Perubahan proporsi yang disebutkan mempunyai dampak signifikan terhadap upaya penguatan fiskal daerah. Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi penerimaan PKB nasional mencapai Rupiah 35,2 triliun, di tempat mana sebelumnya 70% diterima oleh pemerintah provinsi juga 30% oleh kabupaten/kota. Kini, dengan adanya pembaharuan kebijakan, diharapkan kabupaten/kota akan lebih lanjut memiliki insentif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan upaya-upaya yang dimaksud tambahan maksimal, seperti memperbaiki sistem penagihan pajak, meningkatkan pelayanan wajib pajak, dan juga menghindari terjadinya kebocoran pajak.
