JAKARTA – Usulan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Adapun nilai pagu yang tersebut diusul untuk ditambahkan dalam tahun depan sebesar Rp66 miliar.
Penolakan yang disebutkan disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada waktu rapat kerja (raker) bersatu Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 tetap saja di dalam bilangan bulat Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.
“Ya memang benar anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick pada rapat kerja, Rabu (11/9/2024).
Meski usulan tambahan anggaran bukan disetujui, DPR justru mempertahankan bilangan menghadapi target dividen BUMN senilai Rp90 triliun di dalam tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.
“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, kemungkinan besar ini bagian dari cobaan buat kami di area BUMN,” paparnya.
Adapun, dua tahun terakhir dividen yang mana dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang disetor perusahaan untuk negara dalam 2023 sebesar Rp81 triliun.
Lalu, naik menjadi Rp85 triliun pada 2024, kemudian ditargetkan bisa saja menyentuh Rp90 triliun pada 2025.
Sementara itu, Erick mengatakan pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2025 sangat rendah jikalau dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Karenanya, pada awal September lalu beliau mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk mengupayakan kerja Kementerian BUMN pada 2025.
