Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, lalu Bahasa di dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Pengetahuan Pengetahuan Alam (IPA), Pengetahuan Pengetahuan Sosial (IPS), kemudian Bahasa di jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan di dalam SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru jikalau jurusan-jurusan yang disebutkan dihapus ke SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang dimaksud dapat mempengaruhi jumlah agregat keperluan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Lingkup Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru setelahnya Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang dimaksud sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, ketika ini diterapkan di dalam sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa sekadar yang mana harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu lantaran sekolah akan cenderung menyesuaikan Sumber Daya Orang (SDM) atau guru. “Boleh jadi saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidak ada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menyebabkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang dihindari.

Iman gelisah kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang dimaksud tidak ada kebagian jam mengajar, teristimewa berpengaruh terhadap sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu khususnya oleh sebab itu kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI DKI Jakarta melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas dikarenakan siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa akibat bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tak ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.