JAKARTA – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya warisan buruk ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal yang disebutkan lantaran ada kewajiban pembayaran utang yang dimaksud jatuh tempo sebesar Rp775 triliun pada 2025, kian mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.
“Ini alert untuk pemerintah, untuk belanja pembayaran bunga utangnya ini sudah ada tambahan besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022. Nah hal ini juga yang tersebut menghasilkan ruang fiskal untuk 2025 ini semakin terbatas untuk item pemerintahan yang tersebut baru juga menjadi warisan yang mana buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo,” ungkap Ariyo di diskusi rakyat Indef, Akhir Pekan (18/8/2024).
Dalam rencana belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 untuk kategori jenis, lanjut Ariyo, pembayaran bunga utang mencapai Rp5,5 triliun atau kedua teratas setelahnya belanja juga lain-lain sebesar Rp6,3 triliun.
Ariyo menyebut, proporsi tingginya pembayaran beban utang di tempat melawan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bahkan telah terjadi sejak 2022.
Adapun sempitnya ruang fiskal juga tercermin dari penurunan alokasi belanja pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (KL). Hal itu berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah untuk sektor non-KL.
“Ini menunjukkan ruang fiskal yang mana semakin terbatas akibat pembayaran utang semakin besar. Kenaikan alokasi belanja non-KL dialokasikan untuk pembayaran utang,” kata Ariyo.
Menurut Ariyo, tingginya utang memproduksi pemerintah tampak kebingungan di menetapkan alokasi anggaran acara prioritas, seperti proses lanjut dan juga infrastruktur. Hasilnya, anggaran kementerian dan juga lembaga yang dimaksud terkait dengan proses lanjut juga infrastruktur mengalami penurunan di RAPBN 2025.
Sementara itu, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, RAPBN 2025 tiada berbeda dengan pandangan APBN 2024.
