Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Komunitas Sipil?

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang digunakan berimbas pada krisis sosial apabila menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan menunda krisis sosial-ekologis kemudian berdampak buruk pada warga yang terkena dampak dengan segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang tersebut memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengatur tambang pada Indonesia.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi pada atasnya lalu sarat dengan kepentingan kebijakan pemerintah transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif pada Tanah Air lalu mendesak Muhammadiyah untuk turut juga pada upaya pemulihan lingkungan hidup.

Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa saja mengatur tambang dengan baik kemudian benar, sesuai dengan yang digunakan nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengurus tambang. Agamanya dibawa pada tahapan pengolahan tambang,” ucapannya ketika dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan berbeda dengan tambang yang digunakan dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang digunakan masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum reuni yang mana akan digelar

Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertarungan yang dimaksud akan dijalankan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 dalam Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tiada menerima tambang untuk Muhammadiyah juga menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah,” upcap Hening Parlan dalam Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang

Bertepatan dengan PP Muhammadiyah mengatur Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan usaha tambang ke Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024. 

Koalisi warga sipil, akademisi, aktivis lalu peserta didik ke Yogyakarta yang tersebut tergabung di Diskusi Cik Di Tiro kemudian Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) mengadakan aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran menjalankan industri tambang di dalam Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. 

Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan warga sipil di dalam Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tiada boleh terlibat di bidang usaha tambang. Pemberian izin usaha tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke pada lumpur dosa ekologis dikarenakan praktik industri tambang pada waktu ini dijalankan dengan ugal-ugalan kemudian bukan berkelanjutan. 

Sana Ullaili dari SP Kinasih menyatakan berbagai dari korban pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang tersebut seharusnya dipikirkan lalu dilindungi hak-haknya. 

“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin bidang usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan kekal akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang tersebut bisa jadi jadi lebih lanjut merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah-mudahan mengambil sikap, yakni sama-sama warga menolak lalu mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, dikutipkan dari rilis pers aksi tersebut. 

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P

Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?