JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat meskipun masih terkendali. Kedudukan ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau setara setara Rp6.399,69 triliun.
Jumlah itu meningkat sebesar 2,7 persen (yoy), tambahan tinggi dibandingkan peningkatan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
“Peningkatan yang disebutkan bersumber dari ULN sektor masyarakat maupun swasta,” ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatatkan data kontraksi pertumbuhan. Tempat ULN pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD191,0 miliar, atau mencatatkan data kontraksi perkembangan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan yang disebutkan teristimewa dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana penanam modal nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian bursa keuangan global.
“Pemerintah berazam tetap saja menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan juga bunga utang secara tepat waktu, dan juga mengurus ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan juga fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang tersebut paling efisien serta optimal,” jelasnya.
Sebagai salah satu komponen pada instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk menggalang pembiayaan sektor produktif juga belanja prioritas dengan masih memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup Industri Jasa Aspek Kesehatan lalu Acara Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, lalu Keamanan Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); dan juga Jasa Keuangan lalu Asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap saja terkendali mengingat hampir seluruh ULN miliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
