Teknologi

Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi serta Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status

Jakarta – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran untuk pejabat struktural di dalam lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama peringkat akademiknya.

Dalam surat itu Fathul memohonkan agar namanya tak lagi diberi embel-embeli peringkat profesor dalam bagian depan lalu peringkat akademik pada bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., lalu Ph.D pada semua penulisan dokumen serta korespondensi.

“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, dan juga hasil hukum selain ijazah, transkrip nilai, serta yang setara itu dengan penandatangan rektor yang tersebut selama ini tertoreh gelar kejuaraan lengkap, agar dituliskan tanpa peringkat menjadi ‘Fathul Wahid’,” kata ia di surat itu.

Fathul mengatakan, langkah ini dikerjakan untuk menguatkan atmosfir kolegial di tata kelola perguruan tinggi.

Langkah Fathul ini berubah menjadi perbincangan pada media sosial mengingat adanya beberapa jumlah politisi yang digunakan berupaya mendapatkan penghargaan profesor tidaklah sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. 

Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa penghargaan guru besar yang mana didapatkan beberapa orang politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul sebagian seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan peringkat guru besar. 

Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengamati gelar kejuaraan profesor ini lebih tinggi ke persoalan amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita pada bola akademik,” kata dia.

Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang tersebut besar itu, kami tiada ingin ada orang, di antaranya para politisi lalu pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini hanya sekali demi sebuah status, bukanlah sebagai tanggungjawab serta amanah,” kata dia.

Fathul prihatin sejumlah rakyat masih mensakralkan peringkat profesor ini. Namun tak peduli rute juga tanggungjawab ketika penghargaan itu sudah ada disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap bisa saja mendesakralisasi itu dan juga lebih banyak menekankan gelar kejuaraan profesor sebagai tanggungjawab kemudian amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.

Gelar profesor serta akademik yang tersebut melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tak relevan dicantumkan di korespondensi atau perihal surat-menyurat dan juga dokumen lainnya. “Tapi ini hanya sekali pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tidaklah bisa jadi memaksa khalayak untuk mengikuti, semata-mata mencoba menjadikan sebagai pergerakan kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”

Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status

Related Articles

Back to top button