Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang digunakan dilakukan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang mana lebih tinggi fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan kondisi dalam lapangan agar tiada menghambat daya saing bidang nasional dalam sedang persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku perniagaan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, juga langkah-langkah produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang dimaksud terlibat pada pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar tambahan kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih banyak banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pengaplikasian produk-produk di negeri tidak cuma mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata mengenai hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada semata-mata memacu sektor untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer lapangan usaha lokal agar meningkat juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
