DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral berubah menjadi prioritas diplomasi Indonesi di dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesi menyokong reformasi PBB kemudian lembaga multilateral lainnya akan berubah menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam jadwal diskusi “Dinamika dan juga Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, serta Perekonomian Global” oleh The Yudhoyono Institute dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, rangka institusi multilateral yang dimaksud ada ketika ini seperti PBB dan juga Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi serta kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tidaklah mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tidak ada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Tanah Air senantiasa memacu pergerakan reformasi multilateral sebab meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih lanjut inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam bola yang digunakan semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan bumi untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Tanah Air terancam melemah jikalau tidaklah diiringi dengan inovasi tata kelola dalam tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan serangkaian reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan total anggota terus Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, kemudian lainnya memiliki populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang digunakan setara pada bangunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
