JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan gubernur (RUU Pilkada) memang sebenarnya berhadapan dengan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang digunakan menyetujui draf RUU Pemilihan Kepala Daerah yang disebutkan pada ketika rapat pengambilan kebijakan tingkat I bersatu Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai mengunjungi rapat Baleg DPR di area Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengungkapkan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana melawan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang digunakan baru sekadar diputuskan Hari Senin 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh sebab itu, PDIP akan mengikuti apa yang tersebut menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 lalu 29 Agustus ini yang tersebut memenuhi persyaratan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
