Jakarta – Kaukus Negara Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah aksi kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya pada menyerang serta menebar teror terhadap akademisi yang mana sedang mengoreksi penguasa. Metodenya acapkali sebagai serangan siber di dalam media sosial.
“Buzzer secara tak dengan segera dapat menyudutkan aksi siswa yang digunakan kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang dimaksud juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi juga Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas aksi sipil dari insan kampus.
Fenomena pergerakan pendengung mulai masif sejak 2019, di mana pemerintah lalu parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, serta Penerangan Kondisi Keuangan lalu Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang digunakan membantu pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok rakyat sipil yang dimaksud menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif pada saat warga sipil mengkritisi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak semata-mata menyerang aktivis dan juga akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk menyokong kebijakan pemerintah yang digunakan keliru. Pola pergerakan ini bahkan digunakan pada masa pilpres untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer telah beliau amati sejak lama. Lantaran ulah dia yang mengancam kemudian mengintimidasi aksi siswa atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan pergerakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang tersebut sedang dikampanyekan pelajar beberapa waktu lalu.
Saat pergerakan ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria mengawasi terdapat beberapa komentar buzzer dalam media sosial yang mana terkesan menyudutkan langkah siswa untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran akibat para pakar serta siswa atau merekan yang masuk di kelompok kritis, akan terus disudutkan juga pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer hanya sekali satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang mana ditemukan oleh KIKA. Empat model ini ke antaranya; serangan terhadap aksi mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Medis Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang mana fokus terhadap advokasi hambatan sumber daya alam, serta polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis hambatan itu terpotret pada 27 jenis persoalan hukum yang tersebut sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas di perjumpaan tahunan yang tersebut diselenggarakan pada Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang dimaksud acapkali menimpa akademisi berlangsung terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang dimaksud dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang mana dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau juga mengontrol aktivitas sipil pada media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik kemudian penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan juga pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang dimaksud lebih lanjut luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital serta kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang dimaksud melemah. Represi terhadap kebebasan akademik dan juga pers dapat berubah jadi bagian dari strategi urusan politik kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 kemudian ke tahun-tahun mendatang, bisa saja lebih banyak transparansi juga akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut mengupayakan adaptasi insan kampus dan juga rakyat sipil pada membentengi kebebasan akademik yang mana sedang tertekan akibat serangan, ancaman, kemudian intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
