Ibukota – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak kemudian Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) di upaya mengawasi lalu mengendalikan penyaluran komponen bakar minyak (BBM) subsidi lalu kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya ke Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat area (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi serta konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi kemudian kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi kemudian kompensasi terhadap rakyat yang mana berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu berubah menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang dimaksud diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Nusantara di dalam Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas sudah pernah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) lalu Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti usaha mikro, perniagaan perikanan, bidang usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan mempunyai surat rekomendasi, yang digunakan diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas telah dilakukan mengembangkan program Xstar, yang tersebut merupakan salah satu alat kontrol pemanfaatan BBM subsidi kemudian kompensasi agar tepat sasaran kemudian tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai aplikasi mobile untuk penerbitan surat rekomendasi lalu datanya telah terintegrasi dengan pemerintah area lalu badan perniagaan penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas ukuran penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam pada sebuah sistem, yang mana mana ukuran BBM subsidi serta kompensasi yang tersebut disalurkan terhadap konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang telah dikeluarkan untuk setiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur kemudian mengawasi penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berjanji mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai menyadari bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang digunakan dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun memacu perempuan Negara Indonesia dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di di negeri, akibat gas bumi merupakan energi yang lebih tinggi bersih kemudian efisien.
"Bagaimana nanti khalayak beralih untuk energi yang digunakan lebih besar bersih juga lebih besar sederhana didapatkan. Sudah seharusnya perempuan melibatkan untuk membantu lalu menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang diberi amanah mengatur sebuah lembaga, ia menghadirkan perempuan Negara Indonesia mengerahkan segenap kemampuan yang mana dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita juga berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang dimaksud diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi lalu Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan lalu Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan lalu Konservasi Daya Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, juga sebagian Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
