Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum memunculkan kepastian mengenai penanaman modal bagi proyek Ibu Pusat Kota Nusantara di menghadapi IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang dimaksud disepakati oleh pemerintah Nusantara dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai ketika ini, belum ada realisasi penanaman modal asing untuk IKN walau pemerintah telah menerima banyak nota kesepahaman (MoU) kemudian letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ketika menjawab pertanyaan pada rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang mana masuk dalam IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal pemodal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni berikutnya Jokowi memaparkan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, telah berjanji untuk menyetorkan modal pada IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai penanaman modal yang mana ia maksud. Jokowi berujar kesepakatan pembangunan ekonomi akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut lantaran belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi pada pidato ketika melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center kemudian Nusantara Botanical Garden, pada IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) ke bulan Juli ke Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan penanam modal asing enggan menginvestasikan dananya ke pengerjaan IKN. Sejumlah pengamat sudah pernah memberikan tanggapan terkait pemicu penanam modal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan masyarakat Agus Pambagio wajar jikalau penanam modal asing enggan masuk ke proyek konstruksi IKN. Menurut dia, penanam modal berpandangan bahwa proyek yang disebutkan kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama di berinvestasi adalah persoalan imbal hasil.
Imbal hasil pembangunan ekonomi yang disebutkan salah satunya yang mana paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di dalam wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab cuma ASN tertentu cuma yang digunakan akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada penanam modal mau. Kalau infrastruktur tak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu dalam situ berapa pendatang yang tersebut akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus untuk media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, ketika ini boleh hanya mengantongi banyak surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari penanam modal asing. Namun, hal itu tidaklah lantas menjadi patokan dia akan berbagai menggarap proyek konstruksi IKN. Pemodal asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi di dalam IKN.
“Akhirnya ngaku, tak ada tuh pemodal (asing) yang digunakan datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya beliau tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, bukan jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang menurut Agus krusial juga berubah menjadi penyebab pembangunan ekonomi asing masih susah masuk ke Nusantara secara umum menurutnya adalah mengenai korupsi. Hal ini kemudian menghasilkan kepercayaan pemodal terkikis pada saat hendak menaruh modal di Indonesia.
“Yang penting sekarang penanam modal datang, supaya pemodal datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan substansi baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Amrullah Hakim pendorong dari pemodal asing pada IKN masih ragu mendanai megaproyek yang dimaksud salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang dimaksud cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Negara Indonesia berpote besar untuk menantang investor. Tetapi harus dihadiri oleh dengan kesinambungan pada pemerintahan serta kepastian hukum.
‘Jadi kita harus memproduksi regulasi secara hukum yang bukan plin-plan ya, yang dimaksud tidak ada berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu merawat stabilitas negara, agar penanam modal asing berminat untuk berinvestasi dalam IKN.
“Kita harus membuktikan pasca itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Negara Indonesia apakah kita masih dapat merawat stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah kemudian keamanan, sebelum kita mampu menjamin akan mendapatkan pembangunan ekonomi asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara ke IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
