JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang dimaksud buruk’ dengan warga sipil dalam mana pun berada di bahaya, kata individu pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang tersebut dihasilkan kecerdasan buatan yang tersebut sedang dikembangkan mampu memilih dan juga menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia dikarenakan target LAWS didasarkan pada data yang tersebut diterima serta diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di tempat seluruh dunia dan juga telah lama digunakan di area medan konflik di tempat kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional sebab langkah untuk membunuh dibuat oleh robot, tidak manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk menyetujui secara resmi perjanjian untuk menyetujui tidaklah menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik lalu Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang jelas, dunia menghadapi masa depan yang dimaksud gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di dalam mana pun mereka berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah terjadi menyadari bencana yang digunakan diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia melawan sistem senjata.
