JAKARTA – Komisi II DPR menunda menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2025 sebesar Rp3.062.311.327.000 (3,062 triliun). DPR meminta-minta KPU merincikan lebih besar dulu pengalokasian dana yang disebutkan sebelum adanya persetujuan.
Penundaan itu terjadi ketika KPU bersatu DPR menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, RDP akan kembali diselenggarakan pada 27 September 2024. “Komisi II DPR memberikan catatan lalu memohonkan agar KPU lalu Bawaslu melakukan review terhadap pengalokasian anggaran pada masing-masing acara yang dimaksud sudah ada disetujui anggarannya untuk efisiensi anggaran dengan memperhatikan saran juga masukan dari anggota Komisi II DPR,” ujar Doli.
“Nanti kita sampai jumpa tanggal 27 September paling ya, kecuali nanti ada waktu yang digunakan tambahan cepat yang mana disusun sekretariat,” sambungnya.
Dari keseluruhan anggaran Rp3,062 triliun meliputi kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp2.772.068.291.000. Lalu, inisiatif penyelenggaraan pemilihan umum di proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp290.243.036.000.
Dalam kesempatan itu, DPR juga menolak usulan KPU mendirikan Akademi Kepemiluan yang tersebut dananya disedot dari pagu anggaran 2025.
