JAKARTA – Serikat Pekerja (SP) PLN menolak wacana power wheeling, sebuah konsep yang digunakan dinilai sudah pernah lama dikenal di struktur liberalisasi pangsa ketenagalistrikan. Rencana yang digunakan menciptakan mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) ini memungkinkan pihak swasta lalu negara untuk memasarkan energi listrik di dalam bursa terbuka atau segera ke konsumen akhir.
Power Wheeling terdiri dari dua jenis transaksi, yakni Wholesale Wheeling juga Retail Wheeling. Wholesale Wheeling terjadi ketika pembangkit listrik (baik milik swasta maupun negara) mengedarkan energi listrik pada jumlah keseluruhan besar ke perusahaan listrik atau konsumen pada luar wilayah usahanya. Sementara, Retail Wheeling memungkinkan pembangkit listrik jual energi listrik dengan segera ke konsumen akhir di tempat luar wilayah operasinya.
Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali mengatakan, kedua model ini menggunakan jaringan transmisi lalu distribusi sebagai “jalan tol” dengan skema open access, pada mana semua pembangkit listrik dapat menggunakannya dengan membayar “toll fee.”
Namun, penerapan Power Wheeling dinilai dapat menyebabkan dampak negatif signifikan, baik dari segi keuangan, hukum, teknis, maupun ketahanan energi. Abrar memaparkan analisis dampak Power Wheeling sebagai berikut:
Dari sisi keuangan, skema Power Wheeling dinilali akan menyebabkan penurunan permintaan organik dan juga non-organik: Menurut hitungannya, Power Wheeling dapat menggerus permintaan listrik organik hingga 30% kemudian permintaan non-organik dari pelanggan Pengguna Tegangan Tinggi (KTT) hingga 50%. “Hal ini akan berujung pada lonjakan beban APBN dikarenakan biaya yang dimaksud harus ditanggung negara,” ucapannya melalui keterangan pers, hari terakhir pekan (6/9/2024).
Setiap 1 GW pembangkit listrik yang tersebut masuk melalui skema Power Wheeling, kata Abrar, diperkirakan akan menambah beban biaya hingga Rp3,44 triliun (biaya ToP + Backup cost), yang akan semakin memberatkan keuangan negara. Konsekuensi akumulatif hingga 2030 diperkirakan akan meningkatkan beban Take or Pay (ToP) dari Rp317 triliun menjadi Rp429 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp112 triliun.
Dari sisi hukum, lanjut Abrar, Power Wheeling kontradiktif dengan UU No. 20 Tahun 2022. “Power Wheeling merupakan implementasi dari skema MBMS yang dimaksud melibatkan unbundling. Namun, hal ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2022 yang sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004,” tegasnya.
Kemudian skema ini juga dinilai mereduksi peran negara sebab akan menciptakan kompetisi dalam lingkungan ekonomi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini berpotensi menurunkan peran negara di menjaga kepentingan umum di tempat sektor ketenagalistrikan.
Di menilai skema ini juga berpotensi memunculkan perselisihan terkait harga, losses, frekuensi, serta ukuran yang tersebut dapat berdampak pada terhentinya pasokan listrik (blackout) lalu merugikan penduduk luas.
