Jakarta – Sejumlah rektor mengimbau tenaga pendidik di dalam kampusnya agar tiada mencantumkan gelar di dalam di surat, dokumen, dan juga hasil hukum yang dimaksud harus membubuhkan tanda tangan mereka. Kecuali ijazah, transkrip nilai, atau yang setara sebab menyangkut urusan akademik.
Sikap yang disebutkan sebagai upaya untuk menjaga semangat kolegial pada tata kelola perguruan tinggi. Mereka memandang profesor atau guru besar hanyalah jabatan fungsional, tiada seharusnya menghasilkan jarak sosial.
1. Universitas Islam Indonesia (UII)
Rektor Universitas Islam Nusantara (UII) Fathul Wahid, mengimbau untuk para pejabat struktural ke lingkungan perguruan tingginya untuk menuliskan nama beliau tanpa gelar.
Menurut dia, kampus harus berubah jadi salah satu tempat paling demokratis. “Jabatan profesor memang benar sebuah capaian akademik, tetapi yang tersebut melekat ke sana lebih tinggi berbagai tanggung jawab publik,” ucap beliau pada waktu dihubungi Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Selama ini, seluruh korespondensi surat, dokumen, dan juga komoditas hukum yang membutuhkan tanda tangannya sebagai rektor, terus-menerus menuliskan penghargaan lengkap seperti Prof. Fathul Wahid, S., M.Sc., Ph.D.
Namun, ia mengecualikan dokumen yang memang benar membutuhkan pencantuman peringkat yang dimaksud seperti ijazah, transkrip nilai, lalu yang setara.
Fathul memandang profesor ke Indonesi semakin banyak, tetapi sulit untuk mencari yang benar-benar konsistensi melantangkan kebenaran saat ada penyelewengan.
2. Universitas Airlangga (Unair)
Rektor Unair M. Nasih mengungkapkan telah lama menyampaikan terhadap tenaga pendidik kampusnya, agar tidak ada mencantumkan peringkat pada namanya dalam beberapa dokumen atau surat. Ia berujar sudah pernah lama memposisikan diri kapan waktu yang tersebut tepat untuk menulis titel, satu di antaranya peringkat profesor.
Menurut dia, peringkat tak diperlukan ditulis apabila tidak tugas akademis. “Kalau pada Unair, kami meminta-minta gelar kejuaraan itu tidaklah diperlukan ditulis kalau sifatnya administratif, dikarenakan tidak tugas akademis, kecuali kalau wisuda, berubah menjadi penguji, dan juga tugas akademis lainnya,” kata Nasih di dalam Kampus C Unair, Hari Jumat 19 Juli 2024.
Upaya itu, kata Nasih sebagai bentuk sakralisasi seseorang guru besar untuk merawat martabatnya. Sebab, hanya saja sebagian pemukim yang tersebut sanggup mencapai tempat itu. “Jadi tidak desakralisasi, kami inginnya sakralisasi,” ucap guru besar Fakultas Perekonomian kemudian Bisnis (FEB) Unair itu.
Oleh sebab itu, Nasih juga menyarankan penilaian guru besar harus lebih lanjut kuat dan juga disaring lagi untuk menyimpan sikap guru besar terus sakral lalu mulia. “Jangan sampai warga yang digunakan belum waktunya dapat penghargaan itu, malah dapat sebelum waktunya,” ucap Nasih.
3. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Ibukota (UPNVJ)
Rektor UPNVJ Anter Venus menyatakan kampusnya telah lama tidak ada mencantumkan penghargaan pada nama, di surat, dokumen, termasuk ketika bersurat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, lalu Teknologi (Kemendikbudristek).
Venus menyampaikan di Indonesia pengakuan umum seolah lebih lanjut penting daripada substansi permasalahan yang dimaksud dibicarakan. Padahal dalam luar negeri jabatan atau penghargaan adalah hal yang digunakan biasa.
Ia menyayangkan orang-orang yang telah mendapatkan jabatan guru besar tapi kualitas keilmuannya tak ada. “Gelar akademik ini kan kaitannya dengan kemampuan penduduk untuk menyadari dan juga mengembangkan bumi keilmuan, dan juga meninjau beraneka potret kesulitan dalam sekitar mereka,” ucapnya kata ia untuk Tempo, pada waktu ditemui di Gedung Rektorat UPN VJ, Ibukota Selatan, Sabtu, 20 Juli 2024.
Menurut dia, guru besar atau profesor hanyalah jabatan fungsional. Ia sendiri tahun ini berencana untuk mengajukan diri sebagai guru besar. Ia menganggap itu adalah jenjang karier bagi dosen. “Itu bagian dari jalur karier sebagai dosen saja, enggak ada kebanggaan apa-apa yang digunakan mau dicari juga,” ujarnya.
Artikel ini disadur dari Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik
