Bahlil Akui Publik Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Pihak yang Berinvestasi juga otoritas Pusat

Jakarta – Menteri Investasi/Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui rakyat lokal di dalam sekitar tambang belum mendapatkan khasiat dari hilirisasi. Dia memaparkan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang mana sedang ia kerjakan.

“Memang penelitian saya, pengembangan lebih lanjut itu yang mana mendapat khasiat paling besar sekarang ini adalah pemodal juga pemerintah pusat,” kata Bahlil pada waktu memberi kuliah pada Universitas Paramadina, DKI Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya kegunaan pengembangan lebih lanjut tidak kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan proses pengolahan lebih lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah dilakukan ada sejak 2004. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang dimaksud harus kita perbaiki,” kata dia.

Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Tanah Air (HIPMI) ini mengungkapkan pemerintah ketika ini sedang menciptakan reformulasi kebijakan agar area menjadi objek juga subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, pengembangan lebih lanjut harus berkeadilan kemudian berkelanjutan, baik pada aspek lingkungan maupun industri.

“Ke depan, proses pengolahan lebih lanjut itu adalah proses lanjut berkeadilan yang melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi dia dalam sekitar tambang,” kata Bahlil.

Pada kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui proses lanjut belum 100 persen dilaksanakan secara berkeadilan. “Saya jujur mengungkapkan bahwa proses pengolahan lebih lanjut sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur pada ruangan ini,” kata dia.

Bahlil menuturkan, peluncuran pembangunan ekonomi yang tersebut mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak terhadap masyarakat. Bila investasinya sebagai produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

Wahana Lingkungan Hidup Nusantara (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan di kawasan Teluk Weda juga Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang digunakan diduga akibat dampak penambangan serta proses pengolahan lebih lanjut nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah ada terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.

Artikel ini disadur dari Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat