JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa bukan belaka bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru juga orang tua yang dimaksud membimbing masyarakat.
“Kalau ia (kepala desa) tak miliki kemampuan leadership meskipun dalam tingkat desa, maka tidak ada akan tumbuh desa itu,” jelasnya pada Rapat Kesepahaman Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Proyek Perkuatan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di dalam DKI Jakarta disitir Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian peluang ketidakadilan yang digunakan harus diperbaiki pada proses pendataan warga kurang mampu di area desa. Menurutnya, kepala desa yang tersebut adil seharusnya mencatatkan data lalu memberikan bantuan berdasarkan permintaan masyarakat, tidak afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang mana ini dapat, ini yang mana lebih lanjut miskin tidaklah dapat, ini dimulai dari pendataan pada desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya merancang sistem pengelolaan keuangan desa yang mana baik, transparan, serta akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap perkembangan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang digunakan menanti pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah penyelenggaraan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa melalui berbagai program. Hal ini seperti kegiatan Pemberdayaan Keseimbangan Keluarga (PKK) yang digunakan memiliki kegiatan terkait kebugaran ibu kemudian anak, dan juga kebersihan di dalam desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dalam desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga mengupayakan percepatan peningkatan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang mana berhasil, hanya saja beberapa yang tersebut bisa saja menghasilkan, yang mana saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang mana mampu menghasilkan kembali memiliki penghasilan pada melawan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tidaklah cuma bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan juga evaluasi yang tersebut terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, kemudian ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak lalu bukan berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidak ada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, kemudian inilah yang mana namanya bakti kita bagi rakyat juga Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
