Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mengunjungi acara peluncuran Sistem Berita Mineral kemudian Batu Bara (Simbara) di Kementerian Keuangan, Senin, 22 Juli 2024. Ia menyinggung beberapa hal mulai dari pandangannya terhadap Simbara, KPK, hingga menjelaskan tentang inisiatif Family office.
1. Family Office
Saat berada pada acara peluncuran Simbara, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, lewat kegiatan Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk para pelaku bisnis asing, dengan kewajiban pembangunan ekonomi dari uang yang dimaksud merekan tanam di Indonesia.
Adapun teknis seperti jumlah keseluruhan minimum uang yang tersebut dimasukkan pengusaha, nilai investasi, dan juga jumlah total pegawai Family Office, kata Luhut, harus selesai sebelum peralihan pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. “Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” kata Luhut dalam Kementerian Keuangan, Senin, 22 Juli 2024.
2. Ingin Meniru
Dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab, Luhut mendapat pengalaman mengenai kepastian hukum untuk memperlancar penanaman modal lewat pengadilan arbitrase yang digunakan tiada memungkinkan adanya banding. Ia ingin meniru konsep pengadilan arbitrase lalu mendatangkan hakim dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hong Kong.
Ia menilai, arbitrase tanpa banding memberi kepastian hukum bagi penanam modal yang mana ingin menggunakan skema Family Office atau pengelolaan dana berbasis keluarga ke Indonesia. “Pengadilan arbitrase itu hakimnya dari luar, internasional, yang digunakan tersertifikasi. Itu buat putusan, mengambil keputusan hanya sudah. Tidak ada lagi banding-banding,” katanya, Senin, 22 Juli 2024, diambil dari Antara. Kata Luhut, pengadilan arbitrase di Indonesi yang mana masih membuka opsi untuk melakukan banding putusan justru memberi ketidakpastian hukum.
3. Mengomentari KPK
Luhut kembali berkomentar mengenai fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, KPK memiliki fungsi yang tersebut selama ini tidaklah pernah atau kurang didorong, yakni pencegahan.
Pemerintah membentuk Lembaga National Single Window (LNSW) unit organisasi Kemenkeu yang mana bertugas melaksanakan Nusantara National Single Window (INSW), portal pengurusan dokumen ekspor-impor lalu logistik nasional. Adapun pembentukan LNSW melibatkan Deputi Pencegahan serta Monitoring KPK Pahala Nainggolan. “Ini kerjaan ramai-ramai, bukan ada yang mana paling hebat atau berprestasi. Semua sebanding hebatnya,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, efisiensi pengurusan akan makin tinggi kemudian menangguhkan celah korupsi lewat adanya LNSW. Ia mengkaji penandatanganan pakta integritas pencegahan korupsi selama ini tidak ada efektif. “Kalau pakta integritas, tanda tangan panjang-panjang, sampai kapan pun korupsi jalan saja. Dia bisa jadi bertemu, dapat bernegosiasi,” katanya.
4. Royalti
Luhut juga mengatakan, negara bisa jadi memperoleh royalti sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun pertahun dari media tersebut. “Hanya dari royalti, tidak ada bicara pajak,” kata Luhut, Senin, 22 Juli 2024.
Luhut bercerita, ia sama-sama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiga tahun silam pernah berusaha mencapai 12 pelabuhan bisa jadi saling terintegrasi. Simbara yang digunakan sudah berjalan sejak September 2023 itu, Luhut mengeklaim, jumlah agregat pelabuhan yang digunakan terintegrasi telah terjadi mencapai 262.
“Semua makin terintegrasi, yang tersebut ujungnya Government Technology (GovTech),” katanya.
5. Peluncuran Simbara Dianggap Terlambat
Menurut Luhut, peluncuran Simbara agak terlambat. Luhut memacu media ini segera diluncurkan, oleh sebab itu adanya perkara korupsi PT Timah Tbk. Simbara merupakan sistem yang tersebut mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas mineral ke pada satu ekosistem yang bertujuan memunculkan satu data minerba kemudian pengawasan terpadu.
Sistem ini diusulkan Kementerian Keuangan sejak 2020 juga mulai dirilis pada 2022 untuk komoditas batu bara. Peluncuran yang digunakan terbaru ini merupakan sistem sejenis yang tersebut ditujukan untuk komoditas nikel serta timah.
HAN REVANDA PUTRA | ANDIKA DWI
Artikel ini disadur dari Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat
