JAKARTA – Staf Khusus Presiden Grace Natalie menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang mana menyampaikan bahwa partai urusan politik ketika ini tersandera kekuasaan. Grace mengumumkan Anies seolah-olah menyalahkan kekuasaan lantaran gagal mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah 2024.
Dirinya memperlihatkan jawaban Anies pada waktu ditanyakan polusi kemudian banjir pada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
“Waktu ditanya warga masalah polusi udara DKI Ibukota yang mana amat buruk, Pak Anies menyalahkan angin tidak ada punya KTP. Waktu banjir parah melanda Jakarta, Pak Anies menyalahkan cuaca ekstrem. Sekarang tiada dapat tiket partai, Pak Anies menyalahkan kekuasaan,” kata Grace di keterangannya, Hari Sabtu (31/8/2024).
Grace menjelaskan, istana khususnya Presiden Jokowi tidak ada pernah bergabung campur pada pencalonan siapa pun pada pemilihan gubernur 2024.
“Urusan pencalonan pemilihan gubernur adalah ranah internal partai, istana tidak ada bergabung campur. Terlalu mudah melempar tuduhan, tapi gak menyodorkan bukti-bukti. Hal ini jelas tiada bertanggung jawab, cuma mengotori ruang percakapan publik,” kata Grace.
Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari masalah dirinya didorong agar masuk partai kebijakan pemerintah atau menyebabkan parpol. Anies mempertanyakan kembali apakah ada partai yang sekarang bukan tersandera oleh kekuasaan?
“Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik, nah begini, kalau masuk partai pertanyannya partai mana yang digunakan sekarang bukan tersandera oleh kekuasaan?” kata Anies pada laman YouTube pribadinya, Hari Jumat (30/8/2024).
Anies mengatakan, jangankan masuk untuk bergabung, baru mencalonkan hanya sudah ada terancam. Oleh lantaran itu, Anies memohon agar rakyat mengawasi langkahnya ke depan seperti apa.
“Jangankan dimasuki, mencalonkan sekadar terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat belaka ke depannya,” ujarnya.
Diketahui Anies Baswedan sudah pernah menyatakan tiada mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2024 baik di area Ibukota maupun Jawa Barat.
