Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pada waktu ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran dalam IKN juga sarana serta prasarana yang tersebut sebelumnya telah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana serta Kantor Presiden juga Wakil Presiden, 4 komplek kantor Kemenko, 47 Tower ASN, serta lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu bukan termasuk pemeliharan lalu pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui di dalam Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI dalam IKN yang tersebut Diganti dalam Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan berbagai anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk sanggup memelihara prasarana yang digunakan telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka itu memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk ketika ini beberapa infrastruktur yang dimaksud sudah ada diciptakan memang benar masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas perkembangan infrastruktur dasar di area IKN yang digunakan juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi pada CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, pengerjaan infrastruktur dasar di dalam IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang mana berkaitan dengan pengembangan kawasan di area KIPP 1B, serta 1C yang dimaksud kedepannya akan menjadi tempat pemodal IKN.
“Karena berbagai penanam modal yang digunakan sudah ada mulai pembangunan, kita mendirikan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tak cuma di dalam KIPP 1A, tapi juga 1B serta 1C,” tutup Basuki.






