JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian konstruksi infrastruktur yang dimaksud rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di tempat sektor konektivitas telah lama dibangun 2.700 km jalan tol lalu 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir pada seluruh Indonesia.
Selain itu juga diadakan penanganan preservasi jalan wilayah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan area diciptakan juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian dalam sektor Perumahan, melalui Rencana Sejuta Rumah (PSR) yang tersebut digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan sudah pernah dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir telah terjadi berbagai yang mana selesai dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah pada keterangan resmi, Hari Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya di area sektor Informan Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun sudah pernah diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh konstruksi jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar dan juga rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang dimaksud air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di area tahun 2014 menjadi 19% di area tahun 2024) kemudian meningkatkan Skala Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 di dalam tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pengerjaan infrastruktur air minum pada menyokong akses air minum layak bagi warga sebesar 92% hingga 2023 melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, pada waktu ini mencapai sebesar 82% melalui pengerjaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan penyelenggaraan infrastruktur di tempat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh sebab itu, tugas dan juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi rakyat terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
