JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Lingkup Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha menegaskan tiada akan mencabut BBM subsidi di dalam masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Sektor Sinkronisasi Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang dimaksud punya ongkos yang digunakan tambahan besar ketimbang BBM dengan zat sulfur yang dimaksud tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila otoritas mau menghadirkan BBM rendah sulfur dalam masyarakat.
“Kita tak ada naikan nilai BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang digunakan nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang dimaksud membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, otoritas akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidaklah berdampak pada biaya jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang tersebut untuk melakukan penutupan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan tarif BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM serta dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang digunakan dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digelontorkan tidaklah tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang tersebut seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh warga kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau beliau pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang tersebut lebih banyak besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya beliau akan menggunakan bbm tambahan banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang digunakan seharusnya dinikmati oleh rakyat yang ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang digunakan lebih lanjut kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
