Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
Jakarta – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian di kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah ketika Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Politikus Partai Golkar yang dimaksud mengutarakan ada dua langkah yang mana akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. “Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang digunakan tiada biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang) serta juga melebarkan defisit anggaran,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian di dalam kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.
Di ketika itu, Airlangga melanjutkan, Negara Indonesia mampu mendongkrak peningkatan dunia usaha 7 persen pada satu kuartal. Hal itu berlangsung di tahun kedua pasca pandemi. Kini, perkembangan perekonomian dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini peningkatan kegiatan ekonomi lebih tinggi kemungkinan besar untuk diraih.
Covid-19 terjadi di awal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju lalu jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang mana membawahi 8 kementerian. Pengaruh di dalam bervariasi sektor menjadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh bola tidaklah punya referensi,” kata Airlangga.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara serta Kelancaran Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.
Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang melampaui 3 persen dari Sistem Domestik Bruto atau Ekonomi Nasional sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang di bentuk kegiatan Pemulihan Sektor Bisnis Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.
Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Mata Uang Rupiah 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan yang disebutkan akibat sisi total pendapatan yang dimaksud merosot dan juga dari sisi belanja yang dimaksud naik. Kebijakan pelonggaran defisit yang disebutkan yang mana hanya saja berlaku hingga 2022.
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat mengomentari aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah langkah APBN, yang dampaknya dapat sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata ia diambil dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.
Akibatnya, ketika ini Indonesi menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan yang dimaksud mencapai Mata Uang Rupiah 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang mana harus dibayar juga menguras pajak rakyat.
Artikel ini disadur dari Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
