Soroti Munaslub Kadin, Pengamat Sebut Ada Indikasi Cawe-Cawe Partai Politik

JAKARTA – Pengamat Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin ada intervensi atau cawe-cawe dari kekuatan di dalam luar organisasi Kadin itu sendiri.
Menurutnya intervensi untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan anak dari Politikus Golkar Aburizal Bakrie, yaitu Anindya Novyan Bakrie mampu datang dari berbagai sumber, seperti dorongan partai politik, lalu lainnya.
“Saya menduga ada kekuatan dari luar Kadin itu sendiri, dapat kekuatan Politik dapat juga tidak, atau kekuatan yang mana lainnya,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Awal Minggu (16/9/2024).
Sebab Emrus menilai, Arsjad Rasjid sebelumnya juga tidaklah ada riwayat untuk melanggar AD/ART atau persyaratan untuk diselenggarakannya Munaslub sesuai dengan aturan dari organisasi itu sendiri.
Menurutnya, kalaupun ada keterkaitan antar Arsjad Rasjid yang sempat menjadi bagian dari Tim salah satu Capres di dalam Pilpres 2024 kemarin, yaitu Ganjar – Mahfud, Arjad Rasjid juga sempat mengajukan cuti terlebih dahulu sebelum masuk ke partai politik.
“Saya juga tidak ada meninjau ia tidaklah melanggar AD/ART, ia menjalankan tugasnya sebagai ketua kadin, kalau misalnya ia sebagai ketua pasukan Ganjar – Mahfud, ia kan mengambil cuti, bukanlah sebagai ketua kadin,” tambahnya.
Lebih lanjut, Emrus menjelaskan situasi dualisme kepemimpinan Kadin ini pasca diselenggarakannya Munaslub akan menciptakan organisasi bidang serta perdagangan yang mana terbesar di area Indonesia itu bukan produktif.
Seharusnya, dikatakan Emrus, organisasi ini bisa saja memacu peningkatan dunia usaha Indonesia melalui penguatan industri-industri dalam di negeri, tanpa harus melibatkan kebijakan pemerintah di area dalamnya.
“Kadin seharusnya tak melakukan Munaslub itu, sebab beliau harus fokus menaungi entrepreneur dan juga memajukan perdagangan juga sektor di dalam Indonesia. Kalau itu terjadi seperti itu (Munaslub), kan seperti ada kekuatan-kekuatan kebijakan pemerintah tertentu atau invisible hand (tangan tersembunyi),” pungkasnya.






