JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan berkolaborasi dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) serta bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan kegiatan kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di tempat Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak lalu melakukan pendampingan untuk calon wajib pajak,” kata Vaudy di area kantor IKPI, Mampang Prapatan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang digunakan pada saat ini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak ada lain akan membantu publik membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan juga Bantuan Hukum yang dimaksud berfungsi mengadvokasi lalu memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena kesulitan hukum kemudian menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, serta ketentuan yang digunakan berlaku, maka beliau layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang serta FGD pada masa kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar tambahan fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, lalu kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus pada IKPI ini bukan digaji, semuanya semata-mata bekerja secara sukarela. Ini adalah semua mampu berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi penasehat pajak terbesar kemudian tertua di tempat Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang digunakan tersebar di area seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan berpartisipasi kemudian terjun secara langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga UMKM setiap tahunnya dalam hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang telah terjadi menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan kegiatan kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap pada periode kepengurusan saya, UU yang mana sudah lama dimimpikan banyak pihak itu sanggup terbit,” kata Vaudy.
