JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyetujui secara resmi surat pengunduran diri Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Diketahui, Pramono Anung mundur dari jabatannya sebagai Seskab lantaran forward sebagai Calon Gubernur Jakarta.
Merespons hal itu, Pramono Anung mengatakan, kewenangan untuk mengesahkan surat pengunduran dirinya itu ada pada Jokowi.
“Kewenangan untuk meneken juga sebagainya kan merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden. Saya ini kan orang yang dimaksud mendampingi beliau dua periode, saya tentunya taat dan juga patuh pada aturan main yang tersebut ada,” kata Pramono Anung untuk wartawan pada Jakarta, Hari Sabtu (14/9/2024).
Pramono mengungkapkan ketika nantinya dirinya telah ditetapkan sebagai calon gubernur Jakarta, surat yang disebutkan akan diteken oleh Jokowi.
Saat ini, kata dia, dirinya menghormati proses yang tersebut sedang berjalan meskipun surat pengunduran diri yang dimaksud belum diteken oleh Presiden Jokowi.
“Saya Tanggal 22 September nanti Insya Allah akan ditetapkan sebagai calon gubernur saya telah komunikasikan terhadap beliau, kemarin memang sebenarnya di area IKN, sidang kabinet paripurna kan saya yang dimaksud masih menyiapkan tetapi kalau nanti saya telah menjadi calon gubernur, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan izin menyetujui secara resmi Keppres pemberhentian saya. Jadi saya sangat menghormati proses yang digunakan ada,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, Pramono Anung telah dilakukan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Seskab. Namun, Jokowi mengaku belum menyetujui secara resmi surat pengunduran diri tersebut.
“Sudah juga (mengundurkan diri). Tapi belum saya tanda tangani,” kata Jokowi seusai meresmikan Flyover Djuanda, Jawa Timur, hari terakhir pekan (6/9/2024).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi perihal Pramono Anung yang mana mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Ibukota untuk pemilihan kepala daerah 2024. Menurut Jokowi, hal yang disebutkan merupakan bagian dari hak urusan politik Pramono lalu PDIP sebagai partai pengusungnya.
“Ya itu hak kebijakan pemerintah dari Pak Pramono Anung kemudian PDIP. Dan semua pasti telah ada kalkulasi politiknya, telah ada itung-itungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang digunakan mudah,” kata Jokowi untuk wartawan di tempat Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono juga sudah pernah melapor terhadap dirinya untuk forward sebagai Bacagub pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024. “Dua hari yang dimaksud lalu, sudah. Begitu ditunjuk secara langsung minta izin ke saya,” kata Jokowi.
