JAKARTA – Menteri Tenaga serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menghasilkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah dilakukan mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas pada Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk merancang jaringan pipa gas serta yang digunakan lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya sekali menyepakati Rencana Kerja dan juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya juga Informan Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih tinggi kecil dari anggaran yang dimaksud disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang tersebut lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, lantaran anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah lama disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk memproduksi kesimpulan rapat yang dimaksud kemudian disampaikan terhadap masyarakat terkait anggaran yang tersebut tidaklah disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menciptakan juga pada risalah rapat seharus menyampaikan terhadap umum jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa saja kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang dimaksud tidaklah disetujui oleh Banggar maka beberapa inisiatif yang dimaksud sudah pernah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek perkembangan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan juga pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang digunakan jikalau tidaklah dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender juga sudah ada selesai. Dan kalau tidaklah dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk menyebabkan acara ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan untuk Komisi VII DPR RI untuk tidak ada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak ada juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menciptakan catatan. Tapi andaikan pun tidak ada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tak ada pekerjaan apa yang tersebut mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk masyarakat bahwa pipa ini gak mampu berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.
