Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memaparkan pemerintah sedang mengkaji material bakar minyak atau BBM rendah sulfur. pemerintahan mengambil langkah seiring isu polusi yang digunakan semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, substansi bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang permasalahan tersebut.
“(BBM) kita sulfur besar sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan ketika ditemui wartawan di dalam Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar unsur bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan mengenai kesiapan serta ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas nilai tukar unsur bakar minyak, harganya bisa jadi semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti mengamati dari sisi suplai ada, masyarakat permanen terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa jadi dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan pengaplikasian BBM rendah sulfur, Dadan menyatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memverifikasi tidak ada ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang mana disiapkan pemerintah adalah untuk menegaskan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan menyatakan pemerintah akan tetap menyediakan suplai BBM sesuai keinginan masyarakat. Namun akibat subsidi BBM selama ini banyak bocor ke kalangan mampu yang digunakan tidak ada berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang digunakan layak mendapat Pertalite,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan rapat tentang kebijakan BBM pada Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga Menteri Koperasi juga UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tiada ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia mengemukakan pemerintah masih mempersiapkan skenario kegiatan yang akan datang dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga memohonkan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi inisiatif yang dimaksud lebih banyak dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, disitir dari Antara. Sejalan dengan kegiatan subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.
Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memaparkan pihaknya telah memiliki Pertamax Turbo kemudian Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu telah dijual dalam SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui program perpesanan terhadap Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok unsur BBM rendah sulfur. Barang baru itu nantinya mulai ada di dalam tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi berbentuk material bakar solar 50 part per million (ppm).
“Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur,” katanya pada Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, diambil dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi
