Hal ini Tantangan Utama pada Penguraian Wisata pada Gorontalo

GORONTALO – Peluang Usaha Pariwisata Gorontalo mungkin saja tidaklah sepopuler tempat wisata lain di dalam Indonesia Timur. Namun, bila berbicara tentang potensinya, pariwisata dalam provinsi ini sebetulnya sangat besar dan juga layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Peluang Usaha Pariwisata Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo mempunyai setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, dan juga 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo memiliki 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, juga 61 restoran lalu 47 cafe.
Tidak belaka itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk memperkenalkan peluang yang mana merekan milik. Terdapat 30 event yang mana tersebar di dalam kabupaten/kota, lalu tiga dalam antaranya bahkan masuk di kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Peluang Usaha Pariwisata lalu Kondisi Keuangan Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Wisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan kemungkinan wisata di tempat Gorontalo dihadapkan oleh beberapa orang tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang dimaksud dinilai tidak ada ideal untuk menggalakkan pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata dalam sini. Solusinya kita terus memacu masuknya pembangunan ekonomi dalam sektor pariwisata,” kata Aryanto ketika ditemui di dalam Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor industri di tempat pariwisata ini dengan menggandeng dinas investasi modal untuk pelatihan menghasilkan proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan terhadap investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian kemudian lembaga terkait. Seperti perkembangan infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.






