JAKARTA – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengungkapkan penetapan tarif KRL berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan diterapkan secara bertahap.
Risal mengungkapkan hal yang dimaksud sekaligus bagian dari sosialisasi untuk publik sekaligus transisi untuk menetapkan tarif baru KRL yang mana akan naik di waktu bersamaan. Tujuannya agar beban public service obligation (PSO) yang tersebut ditanggung pemerintahan bisa saja berkurang dengan menaikan tarif untuk para pelanggan.
“Guna meyakinkan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, ketika ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, kemudian akan dijalankan sosialisasi terhadap publik sebelum ditetapkan,” kata Risal pada keterangan resmi, Awal Minggu (2/9/2024).
Lewat proses sosialisasi tersebut, Risal menambahkan pihaknya juga masih terus membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai macam masukan baik dari para akademisi maupun penduduk untuk mereview kebijakan baru tersebut. Harapannya kebijakan baru ini tidak ada memberatkan para pengguna jasa layanan KRL.
“Diskusi rakyat ini akan diadakan setelahnya skema pentarifan selesai dibahas secara internal, serta merupakan bagian dari sosialisasi terhadap masyarakat,” lanjutnya.
Meski demikian, Risal menuturkan wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK atau penyesuaian tarif ini tidaklah diterapkan di waktu dekat. Meskipun tiada dikabarkan lebih besar spesifik terkait keterangan waktu kapan hal ini akan diterapkan.
“Kementerian Perhubungan menjamin belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek pada waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan,” pungkasnya.
