JAKARTA – Wakil Menteri Peluang Usaha Pariwisata kemudian Sektor Bisnis Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo , menyambangi Istana Kepresidenan untuk menerima tanda jasa kemudian tanda kehormatan yang dimaksud akan disematkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Angela yang mana juga Ketua Umum DPP Partai Perindo ini tampak mengenakan kebaya dengan motif warna cokelat hitam.
Wamenparekraf Angela yang tersebut merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini juga terlihat berbincang dengan para penerima tanda jasa serta kehormatan lainnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Security (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengumumkan daftar penerima tanda jasa kemudian tanda kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Jokowi.
Hadi Tjahjanto, selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga Tanda Kehormatan (GTK) mengungkapkan, sidang Dewan GTK telah dilakukan dilaksanakan untuk menyeleksi tokoh-tokoh yang dimaksud diusulkan oleh berbagai kementerian, instansi, lalu lembaga.
Tokoh-tokoh yang disebutkan dinilai sudah pernah memenuhi aturan untuk menerima tanda jasa juga kehormatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Pemberian tanda jasa juga tanda kehormatan ini diberikan untuk para menteri, duta menteri, dan juga pejabat lainnya melawan pengabdian selama masa kerja pada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja 2014-2019, dan juga Kabinet Indonesia Maju 2019-2024,” ucap Hadi Tjahjanto.
Sebanyak 61 calon penerima telah lama dipilih, terdiri dari berbagai kategori tanda jasa juga kehormatan, yaitu:
– Medali Kepeloporan: 1 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia: 2 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra: 39 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Jasa: 17 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma: 2 orang
Hadi juga menyampaikan bahwa para penerima tanda jasa kemudian kehormatan yang dimaksud berasal dari berbagai latar belakang dan juga jabatan.
“Dari total 61 calon penerima, 23 orang merupakan menteri, 10 orang delegasi menteri, 9 orang pejabat lembaga tinggi negara, 7 orang pejabat pimpinan lembaga pemerintah juga non-kementerian, 5 orang pejabat TNI kemudian Polri, 5 orang WNI dengan latar belakang profesi, lalu 2 orang budayawan,” tambahnya.
