JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang mana sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan pada membentuk opini publik, menyebarkan informasi, kemudian memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Pengetahuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang sangat berpengaruh terhadap hidup publik Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Pengetahuan menuju pemilihan kepala daerah 2024” yang digunakan diselenggarakan Prodi Bidang Studi Politik UKI di dalam Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi jaringan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z serta milenial yang digunakan secara elektoral menjadi ceruk pemilih di proses demokrasi di dalam Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data warga yang mana pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi menjauhi kontestasi pemilihan gubernur 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidaklah percaya melawan kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan rakyat apabila isu pencurian data kemudian isu pemeliharaan data pribadi warga tidaklah dapat diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial di tempat kalangan anak muda sebagai sistem untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa juga negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian serta penyalahgunaan data warga yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga DKI Jakarta selama masa verifikasi data di tempat KPU Ibukota misalnya yang mana diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah banyak pihak. Kasus ini memproduksi penduduk semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
