Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS agar pimpinan DPR diisi oleh seluruh partai politik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan usulan PKS itu sulit dilaksanakan.
“Ya, itu prosesnya agak sulit dikarenakan harus mengubah undang-undang,” katanya usai hadir di Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat pada Selasa, 9 Juli 2024.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tiada menampik kemungkinan terwujudnya usulan tersebut. “Saya enggak tahu, undang-undang kan prosesnya lama,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menerima usulan dari PKS yang menginginkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai kebijakan pemerintah di parlemen, seperti formasi ketika ini pada pimpinan MPR RI.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, setuju dengan usulan itu lantaran keterwakilan seluruh partai di pimpinan MPR mempunyai manfaat. Sebab, kata dia, keterwakilan itu menciptakan komunikasi dengan pimpinan parpol mampu tambahan lancar.
“Saya merasakan khasiat seluruh perwakilan partai urusan politik ada ke pimpinan MPR. Kalau DPR sanggup meniru, itu sangat baik,” kata Bamsoet ketika berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Ibukota Indonesia pada Senin, 8 Juli 2024.
Dia mengemukakan usulan yang dimaksud disampaikan segera oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Menurut Bamsoet, Syaikhu menilai, jikalau pimpinan DPR diisi oleh semua partai politik, akan lebih lanjut nyaman.
Pada pada waktu ini, pimpinan DPR diisi semata-mata oleh lima perwakilan parpol, yakni Partai Demokrasi Tanah Air Perjuangan, Golkar, Nasdem, Gerindra, serta PKB. Selain perwakilan PDIP yang berubah menjadi ketua, pimpinan DPR lainnya mempunyai fungsi pada bidang-bidang tertentu.
Adapun pimpinan MPR ketika ini diisi oleh 10 pemukim yang tersebut terdiri melawan sembilan perwakilan parpol juga satu dari perwakilan anggota DPD RI. Bamsoet menyatakan MPR sedang melakukan silaturahmi kebangsaan dengan menemui berubah-ubah tokoh. Setiap saran juga masukan dari para tokoh itu akan didokumentasikan untuk diserahkan ke pemerintah maupun parlemen yang mana akan datang.
Sementara itu, Ahmad Syaikhu memaparkan pengisian pimpinan DPR oleh fraksi-fraksi dalam DPR masih sangat memungkinkan. Menurut dia, formasi total pimpinan DPR akan lebih besar sedikit dari pimpinan MPR RI.
“Dalam komunikasi partai politik, tentu akan lebih lanjut sederhana jikalau ada keterwakilan di dalam pimpinan, semua ada keterwakilannya,” kata Syaikhu.
Pilihan editor: Pesan Bawaslu untuk KPU setelahnya DKPP Berhentikan Hasyim Asy’ari
Artikel ini disadur dari Tanggapan Cak Imin atas Usul PKS agar Pimpinan DPR Diisi Perwakilan Seluruh Fraksi
