JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang lalu Industri (KADIN) Indonesia periode 2021 – 2026 Arsjad Rasjid mengakses ucapan terkait ambil alih paksa Kantor Kadin Indonesia di tempat Gedung Menara Kadin. Adapun sejak Hari Minggu (15/9/2024), Kantor Kadin Indonesia yang digunakan berlokasi di tempat lantai 3, 24, serta 29 tidak ada sanggup diakses dikarenakan dihalangi masuk oleh oknum bukan dikenal.
Arsjad menjelaskan, sejak pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah lama mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di dalam Menara Kadin. Kantor Kadin yang digunakan berlokasi pada lantai 24 kemudian 29 yang dimaksud merupakan warisan dari Ketua Umum juga pengurus sebelumnya.
“Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin lalu investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, pada lantai 24 dan juga 29,” terang Arsjad di keterangan resminya, Hari Senin (16/9/2024).
Seyogyanya, status Gedung Menara Kadin lalu kantor pada kedua lantai yang disebutkan menjadi milik bersatu semua anggota Kadin serta bukanlah milik Grup atau Keluarga Bakrie. Untuk kantor tersebut, berbagai di area antara pelaku bisnis juga perusahaan yang tersebut menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.
“Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tak diperbolehkan masuk,” katanya.
Arsjad menambahkan, akibat ketidakjelasan status kantor di area lantai 24 serta 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di area lantai 3 gedung yang digunakan sama.
“Karena statusnya tiada jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, juga harusnya tiada ada yang sanggup melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di area Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021 – 2026.
Wakil Ketua Umum Area Hukum dan juga HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur di Keppres No 18 tahun 2022, khususnya pada Pasal 18.
