JAKARTA – Kementerian Energi juga Narasumber Daya Manusia atau ESDM mengungkapkan, pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia di Paris Agreement lalu target Net Zero Emission (NZE) dalam 2060 memerlukan pembangunan ekonomi setidaknya sekitar USD14,2 miliar atau setara Rp217,8 triliun untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).
“Kita memerlukan penanaman modal hingga tahun depan (2025) penanaman modal hingga USD14,2 miliar guna meninggikan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita mampu meninggal bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%,” kata Direktur Jenderal Daya Baru Terbarukan serta Konservasi Tenaga (EBTKE) Eniya Listiani Dewi diambil dari laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (5/9/2024).
Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana pembangunan ekonomi yang tersebut sangat besar. “Jadi memang benar perlu dana yang digunakan besar, tetapi tidak tiada mungkin,” tutur Eniya.
Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan dalam Indonesia yang kemungkinan ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan juga anas Bumi (23 GW).
Untuk sumber energi panas bumi yang tersebut potensinya sangat besar lalu berperan penting pada mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, telah menawarkan pengembangannya terhadap investor.
“Indonesia mempunyai peluang sumber energi panas bumi yang dimaksud melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang mana sudah ada termanfaatkan 2,6 GW (11%) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak lalu sekarang telah ada yang digunakan di-develop. Ada yang masih kita tawarkan untuk pemodal yang digunakan berminat mengembangkan panas bumi di area Indonesia,” terang Eniya.
Selain mempunyai prospek yang dimaksud besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada pada seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan kemudian Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan juga Cubadak – Panti (+-30 MW) juga 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di area Telaga Ranu (+-85 MW) kemudian Wapsalit (+-46 MW).
“Kami berharap 5 lokasi panas bumi yang dimaksud dapat menarik pemodal untuk mengembangkannya,” pungkas Eniya.
