JAKARTA – Pengurus Pusat Pergerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti langkah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidak ada menyertakan hijab di standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai tindakan yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Lingkup Ketahanan Nasional dan juga Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi pada keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, di Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tak menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi sebab Paskibraka putri yang mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari wilayah terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat kebijakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta melakukan penandatanganan surat persetujuan untuk menaati aturan lalu standar yang dimaksud sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia mempunyai putra bangsa terbaik yang tersebut menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya dan juga keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang dimaksud dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan rakyat yang tersebut beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh akibat itu, ia memohonkan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang tersebut bisa jadi merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
