JAKARTA – Tanda pagar (Tagar) “Peringatan Darurat” trending topic di tempat media sosial (medsos) X yang tersebut sebelumnya bernama Twitter. Tagar ini merespons rapat Panitia Kerja (Panja) DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah 2024.
Berdasarkan pantauan pada Rabu (21/8/2024) hingga pukul 17.19 Waktu Indonesia Barat telah 58.000 postingan terkait dengan “Peringatan Darurat”
Sejumlah politikus seperti Wanda Hamidah, presenter Najwa Shihab, komika Pandji Pragiwaksono, hingga artis antara lain Ferdy Nuril, musisi Bagas Hindia, Kunto Adji turut menggemakan tagar “Peringatan Darurat” di tempat media sosialnya.
Seperti diketahui, Baleg DPR RI membentuk Panja mendiskusikan RUU Pilkada. Pembahasan yang disebutkan menyikapi putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan pencalonan kepala tempat di tempat pemilihan gubernur 2024.
Dalam rapat yang digunakan diselenggarakan secara marathon sejak pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini, Baleg DPR bersatu pemerintah akhirnya menyetujui draf revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada.
Terdapat dua isu yang menjadi sorotan di penyusunan draf RUU pemilihan gubernur ini. Isu pertama, yakni menyangkut batas usia minimal calon kepala tempat (cakada). Mayoritas fraksi di forum Panja menyepakati untuk menggunakan amar putusan Mahkamah Agung (MA), tidak Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam hal ini, batas usia pencalonan kepala wilayah yakni; berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan juga calon duta gubernur dan juga 25 tahun untuk calon Kepala Daerah lalu calon perwakilan Pimpinan Daerah juga calon wali kota dan juga calon delegasi wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.
Isu kedua, yakni menyangkut persyaratan pencalonan bagi partai politik. Dalam forum ini disepakati dua kelompok, yakni partai kebijakan pemerintah juga atau gabungan partai urusan politik yang mana miliki kursi pada DPRD maupun bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang tidaklah miliki kursi dalam DPRD. Adapun ketentuan pasal 40 yang digunakan diatur dan juga disetujui di tempat tingkat Panja adalah:
