JAKARTA – Ketua Umum Planet Melayu Planet Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus mengimbau anggota Paskibraka 2024 yang diminta melepas jilbab agar segera mengundurkan diri. Sebab, mempertahankan kehormatan wanita serta ketaatan terhadap Allah SWT lebih tinggi utama lalu mulia ketimbang mengikuti aturan yang mana dinilai tak Pancasila juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada larangan bagi siapa pun wanita yang digunakan beragama muslim untuk mengenakan hijab di tempat Indonesia, termasuk pada menjalankan tugas negara yakni menjadi anggota Paskibraka. Hal ini aneh kemudian sangat berbeda dari peraturan sebelumnya. Sebagai penanggung jawab Paskibra 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjelaskan dasar pelarang ini,” kata Said terhadap media di dalam Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Hal ini disampaikannya merespons ada yang dimaksud berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di area Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang perempuan tiada ada yang digunakan mengenakan jilbab.
Said Aldi Al Idrus. Foto/Istimewa
Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang digunakan sebelumnya mengenakan jilbab, secara tiba-tiba ketika sampai di area IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mana membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.
Seperti diketahui, ketika ini penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menanggapi hal itu, Said menegaskan pada menjalankan tugas negara, tidak ada ada larangan memakai hijab, termasuk Anggota Paskibra. Sebab itu merupakan impelementasi sila pertama di tempat pada Pancasila.
“Ingat, sila pertama Pancasila itu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setiap warga negara pada republik ini diberikan kebebasan di memeluk lalu taat terhadap ajaran agama masing-masing. Kita mengakui adanya Tuhan yang digunakan wajib disembah dengan segala aturannya untuk hidup pada dunia. Jadi kenapa ada pelarangan hijab terhadap anggota Paskibra 2024? BPIP harus jelas ini terhadap publik. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan perpecahan,” kata Said.
Said yang mana juga Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) periode 2024-2029 ini mengungkapkan, dari beberapa media yang diamati terkait persoalan ini, terdapat 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mana mengenakan hijab. Namun semuanya harus mencopot penutup aurat itu oleh sebab itu aturan yang dimaksud dikenakan BPIP.
“Ini peraturan juga kebijakan yang diskiriminasi. Mencopot hijab bagi Paskibraka perempuan, tentunya miris lalu sangat tidak ada adil. BPIP jangan seenaknya cuma buat peraturan. Pancasila yang tersebut seperti apa yang dimaksud diterapkan BPIP ini. Ingat sila pertama di tempat Pancasila itu apa. Apa perlu BPIP ini diajari kembali mengenai Pancasila,” pungkasnya yang mana juga Ketua Lingkup Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini.
