JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan masalah pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka yang disebutkan turun radikal dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang dimaksud biasa di transisi pemerintahan. Basuki menyinggung perihal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga belaka Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menyingkap file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang tersebut memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui dalam kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN dalam 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut beliau penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang benar sengaja diadakan oleh eksekutif untuk memberikan ruang fiskal yang digunakan tambahan luas untuk Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan acara prioritasnya.
Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang disebutkan masih terdiri dari pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud dapat ditambah, tergantung arah kegiatan presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, serta Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang dimaksud disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa acara pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang digunakan tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang digunakan tersebar pada seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, konstruksi jalan tol akan terpencil lebih banyak kecil dari jikalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pengerjaan jalan tol yang dimaksud dilaksanakan menggunakan APBN totalnya hanya saja 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih besar berbagai ada dukungan proyek konstruksi yang tersebut akan datang dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan kemudian jembatan juga akan segera menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi lalu pembangunan jembatan.
