JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di area artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan apabila ingin mendirikan ormas pasca gagal forward pemilihan kepala daerah 2024 .
Diketahui, pada hari terakhir pekan (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai kebijakan pemerintah (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal forward pemilihan kepala daerah 2024 dikarenakan tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk mengakumulasi semua semangat pembaharuan yang dimaksud sekarang makin hari makin terasa besar, juga itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka memulai pembangunan ormas atau mendirikan partai baru, kemungkinan besar itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dimaksud organisasi kemasyarakatan yang mana selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang digunakan didirikan serta dibentuk oleh penduduk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi di pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang disebutkan kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang mana didirikan juga dibentuk oleh penduduk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, juga tujuan untuk berpartisipasi di pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang mana berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tiada berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tidak ada berbasis anggota.
Selanjutnya, dalam Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak ada berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta establishment yang dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD serta ART;
b. acara kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak berhadapan dengan nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tidaklah sedang di sengketa kepengurusan atau di perkara di area pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dijalankan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di area bidang hukum kemudian hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan setelahnya mengajukan permohonan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan tambahan lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), kemudian ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
